APBN Awal Tahun Sudah Defisit Rp31,2 Triliun

JAKARTA | Baru masuk awal tahun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah defisit Rp31,2 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, angka ini setara dengan 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Per akhir Februari, APBN kita defisit Rp31,2 triliun atau 0,13 persen dari PDB. Tapi masih dalam target defisit APBN yang dipatok 2,53 persen dari PDB,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/3).

Meski ada defisit, Sri Mulyani menegaskan APBN masih mencatatkan keseimbangan primer yang surplus Rp48,1 triliun.

Penerimaan Negara dan Belanja

Sampai akhir Februari, penerimaan negara mencapai Rp316,9 triliun atau 10,5 persen dari target APBN. Rinciannya, penerimaan perpajakan Rp240,7 triliun yang terdiri dari pajak Rp187,8 triliun dan bea cukai Rp42,6 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sudah terkumpul Rp76,4 triliun.

Di sisi lain, belanja negara hingga Februari mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target tahun ini. Rinciannya, belanja pemerintah pusat Rp211,5 triliun, belanja kementerian dan lembaga (KL) Rp83,6 triliun, serta belanja non-KL Rp127,9 triliun. Untuk transfer ke daerah, sudah terealisasi Rp136,6 triliun.

Dampak Kebijakan Trump

Di tengah kondisi ini, Sri Mulyani juga menyoroti ketidakpastian global akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang baru saja menjabat kembali. Menurutnya, berbagai kebijakan Trump menyebabkan gejolak ekonomi global.

“Sejak Trump kembali menjabat, banyak kebijakan yang bikin ekonomi dunia gonjang-ganjing,” katanya.

Hal ini terlihat dari nilai tukar rupiah yang melemah ke Rp16.340 per USD per akhir Februari. Selain itu, gejolak juga terlihat di pasar surat berharga negara dan harga minyak dunia.

Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor Defisit

Sri Mulyani menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2024 cenderung stagnan di angka lima persen. “Di tengah kondisi dunia yang serba tidak pasti, bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen itu sudah prestasi,” ujarnya.

Sementara itu, ekonom CORE Indonesia, Yusuf Hendry, menyebut defisit APBN awal tahun ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah penerimaan negara yang turun sekitar 20 persen, terutama penerimaan pajak yang anjlok hingga 40 persen. Selain itu, ada faktor penyesuaian tarif PPN di akhir tahun lalu yang berdampak pada restitusi pajak.

Yusuf juga menyoroti sistem administrasi perpajakan yang dinilai belum siap, termasuk implementasi sistem Coretax yang belum maksimal. Faktor lainnya adalah harga komoditas yang anjlok dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Tahun lalu, defisit baru muncul di Mei 2024. Sekarang lebih awal, sudah muncul di Januari. Ini pertama kalinya sejak 2021 kita alami defisit di awal tahun,” jelasnya.

Defisit Akan Melebar?

Yusuf menilai pelebaran defisit tergantung bagaimana pemerintah menjalankan program prioritas dan efisiensi belanja negara. Ia juga mengingatkan faktor musiman seperti Ramadan dan Lebaran bisa mendongkrak penerimaan negara untuk sementara waktu.

“Kalau setelah momen itu tidak ada dorongan ekonomi lagi, penerimaan negara bisa terganggu dan defisit bisa melebar dari target awal,” pungkasnya.

_{^{sumber voaindonesia}}