“Gentleman Move” ala Filipina, DPR Sindir Menhut Imbas Gagal Atasi Banjir

Anggota DPR Rahmat Saleh menyinggung dua menteri Filipina yang mundur karena gagal tangani banjir. Ia menilai, langkah itu seharusnya bisa dicontoh menteri Indonesia yang belum mampu mengendalikan banjir besar di Sumatera.

JAKARTA | DPR Sindir Menteri Indonesia: “Lihat Menteri Filipina, Gentle Abis!”

Suasana rapat Komisi IV DPR RI bareng Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Menhut) Raja Juli Antoni tiba-tiba agak panas. Bukan karena argumen soal hutan, tapi karena sindiran halus yang dilempar Anggota DPR Rahmat Saleh.

Rahmat nyeletuk, katanya baru baca berita kalau dua menteri di Filipina baru-baru ini resign alias mundur dari jabatan gara-gara gagal atasi banjir di negaranya. Ia bilang, langkah itu “gentle” dan seharusnya bisa jadi contoh buat para pejabat di Indonesia.

“Saya baca tanggal 18 November kemarin, kabinetnya Pak Ferdinand Marcos Jr itu kena banjir besar. Tapi gentleman dua menterinya mundur karena merasa nggak mampu mengatasi situasi itu,” ujar Rahmat dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/12/2025).

Rahmat melanjutkan, kalau ada pejabat atau menteri di Indonesia yang juga gagal menangani banjir terutama di Sumatera dan mau mundur secara kesatria, menurutnya itu langkah yang justru mulia.

“Nggak salah kok kalau menteri yang nggak sanggup mengatasi masalah besar seperti ini ikut mundur. Itu justru tindakan terhormat,” tegasnya.

Menhut: Ada 12 Perusahaan Diduga Jadi Biang Banjir di Sumatera

Menanggapi hal itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni nggak mau tinggal diam. Ia menyebut, pihaknya sudah menemukan indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 12 perusahaan di wilayah Sumatera, yang kemungkinan besar jadi penyebab utama banjir besar beberapa waktu lalu.

“Gakkum Kehutanan sedang melakukan investigasi terhadap subjek hukum yang diduga berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar,” kata Raja Juli.

Menurut Raja Juli, temuan awal dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) menunjukkan ada 12 titik atau lokasi yang bermasalah. Namun, dia belum bisa mengumumkan nama-nama perusahaan tersebut karena proses penyelidikan masih berjalan di lapangan.

“Tim kami masih kerja di lapangan. Nanti hasilnya akan kami sampaikan ke Komisi IV dan juga ke publik,” ujarnya.

Netizen: “Andai di Sini Bisa Segentle Itu…”

Komentar Rahmat langsung jadi bahan obrolan netizen setelah potongan videonya beredar. Banyak yang bilang langkah menteri Filipina bisa jadi contoh buat pejabat di Indonesia agar lebih berani bertanggung jawab.

Banjir besar di beberapa wilayah Sumatera memang sempat bikin publik geram. Selain kerugian material, bencana itu juga menelan korban jiwa dan membuat ribuan warga harus mengungsi.

Sekarang, publik menunggu hasil investigasi lengkap dari Kementerian Kehutanan sekaligus, mungkin, menunggu apakah ada pejabat Indonesia yang bakal “gentle move” kayak di Filipina.

_{^{source: inews}}