Noel Ebenezer Didakwa Peras Rp6,5 Miliar dari Sertifikasi K3, Begini Kronologinya

Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel terseret kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3. Total uang yang disebut mengalir mencapai lebih dari Rp6,5 miliar.

JAKARTA | Noel Ebenezer Didakwa Peras Rp6,5 Miliar dari Sertifikasi K3, Begini Kronologinya.

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel resmi didakwa melakukan pemerasan senilai Rp6,5 miliar terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.

Nama Noel muncul dalam surat dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/1/2026). Ia disebut tidak sendiri, melainkan bersama sejumlah pihak lain dari kalangan ASN Kemnaker dan pihak swasta.

Mereka adalah Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi (ASN Kemnaker), serta Miki Mahfud dan Temurila (Direktur dan Komisaris PT Kreasi Edukasi Mandiri Indonesia).

“Para terdakwa telah memaksa pemohon sertifikasi dan lisensi K3 untuk memberikan uang dengan total Rp6.522.360.000,” ujar jaksa di persidangan.

Awal Mula: Tradisi “Apresiasi” yang Jadi Lahan Uang

Menurut dakwaan, skema pungutan ini berawal sejak 2021. Saat itu, Hery Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan K3, mengumpulkan anak buahnya untuk membahas sebuah “tradisi lama” di lingkungan mereka yaitu biaya apresiasi atau undertable fee untuk setiap proses penerbitan dan perpanjangan sertifikasi K3.

Besaran uangnya disebut Rp300–500 ribu per sertifikat atau lisensi.

Bukan cuma itu, pemohon yang enggan membayar disebut akan dipersulit mulai dari lamanya proses penerbitan (lebih dari 9 hari kerja) sampai alasan administratif yang dibuat-buat agar sertifikat mereka tidak segera keluar.

“Kalau tidak kasih uang, ya prosesnya bisa lama banget atau bahkan mandek,” begitu kira-kira gambaran jaksa di sidang.

Hery bahkan membuka rekening khusus untuk menampung uang tersebut. Dari situ, aliran dana terus mengalir dari para pemohon sertifikasi.

Pungutan Terus Jalan: Miliaran Rupiah Masuk

Selama Januari 2021 sampai April 2024, total uang yang terkumpul dari para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 mencapai Rp3,8 miliar lebih.
Tak berhenti di situ, pada periode Mei hingga Oktober 2024, pungutan serupa kembali dilakukan dan menghasilkan tambahan uang sekitar Rp1,95 miliar.

Dari sini, total uang yang berhasil mereka kumpulkan sebelum Noel menjabat Wamenaker sudah mendekati Rp6 miliar.

Noel Naik Jabatan, Minta “Jatah”

Masuk ke akhir Oktober 2024, Immanuel Ebenezer alias Noel resmi dilantik menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan untuk periode 2024–2029.

Tak lama setelah menjabat, Noel dikabarkan menanyakan langsung ke Hery soal praktik pungutan tersebut. Saat Hery mengonfirmasi bahwa “tradisi” itu masih berjalan, Noel disebut meminta jatah sebesar Rp3 miliar.

Permintaan itu disanggupi dan rencananya akan dicairkan lewat Irvian, yang selama ini menjadi penampung dana.
Sementara itu, praktik pungutan di lapangan tetap berjalan seperti biasa.

Kronologi Versi Jaksa: Dari “Apresiasi” ke Pemerasan

Jaksa menjelaskan, apa yang awalnya disebut “apresiasi” itu sebenarnya adalah pemerasan sistematis. Para pemohon sertifikasi tidak punya banyak pilihan selain membayar, karena sertifikat K3 menjadi syarat penting untuk bisa bekerja atau naik jabatan di bidang tertentu.

“Pemohon merasa terpaksa karena sertifikasi K3 merupakan syarat wajib untuk mendapatkan pekerjaan,” kata jaksa.

Hingga perkara ini terungkap, total dana yang dihimpun mencapai Rp6,5 miliar lebih, dengan dugaan kuat alirannya sudah sampai ke berbagai pihak, termasuk Noel.

KPK Terus Dalami Peran Noel

Kasus ini kini tengah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Jaksa KPK menyebut masih akan mendalami lebih jauh peran Noel dan keterlibatan pihak lain dalam kasus pemerasan sertifikasi K3 tersebut.

Sidang berikutnya dijadwalkan menghadirkan saksi-saksi dari internal Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak swasta yang sempat terlibat dalam proses sertifikasi.

NoelEbenezer #Wamenaker #KPK #PemerasanK3 #KasusKorupsi #Kemnaker #SertifikasiK3 #BeritaHukum #PengadilanTipikor #POPERSID

_{^{source: inews}}