DPR Akhirnya Minta Maaf, Janji Evaluasi Tunjangan & Stop Jalan-jalan ke Luar Negeri

Pimpinan DPR minta maaf ke mahasiswa usai serap aspirasi di Senayan. Dasco janji evaluasi tunjangan dewan, stop fasilitas rumah, dan moratorium perjalanan dinas luar negeri.

JAKARTA | DPR Akhirnya Buka Suara: “Kami Minta Maaf”

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, akhirnya buka suara soal kritik publik dan desakan mahasiswa. Di depan puluhan perwakilan mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025), Dasco dengan terbuka minta maaf.

“Selaku pimpinan, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan dan kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi,” kata Dasco.

Pernyataan ini datang setelah gelombang kritik makin keras terkait kinerja DPR, terutama soal tunjangan dan fasilitas yang dinilai berlebihan.

Bukan Cuma Maaf, Tapi Janji Evaluasi

Dasco bilang, minta maaf doang nggak cukup. Harus ada langkah nyata. Salah satunya evaluasi menyeluruh soal fasilitas DPR.

• Tunjangan Perumahan Stop Total: Mulai 31 Agustus 2025, tunjangan perumahan anggota dewan resmi dihentikan.
• Moratorium Perjalanan Dinas Luar Negeri: Semua anggota DPR dilarang dulu untuk perjalanan ke luar negeri.
• Efisiensi Kunker Dalam Negeri: Agenda kunjungan kerja di dalam negeri bakal dipangkas biar lebih efisien.

Menurut Dasco, langkah ini bagian dari proses reformasi DPR yang akan dipimpin langsung Ketua DPR, Puan Maharani. Targetnya, biar DPR bisa lebih transparan, efisien, dan relevan dengan kebutuhan rakyat.

Mahasiswa Ikut Duduk Bareng

Dalam pertemuan itu, Dasco nggak sendirian. Dua Wakil Ketua DPR lainnya, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa, juga hadir menerima rombongan mahasiswa.

Perwakilan mahasiswa yang datang lumayan banyak, mulai dari GMNI, GMKI, KAMMI, HMI, BEM SI Kerakyatan, BEM SI Rakyat Bangkit, BEM Nusantara, BEM PTNU Se-Nusantara, Demam PTKIN Seluruh Indonesia, BEM PTMA Zona III, GMH, BEM UPNVJ, BEM UI, Himapolindo, hingga Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti dan HMI DIPO.

Mereka datang bukan sekadar audiensi, tapi untuk ngedorong DPR lebih serius dengerin suara rakyat.

Catatan Buat DPR

Permintaan maaf DPR bisa jadi langkah awal. Tapi publik, terutama mahasiswa, bakal tetap jadi watchdog buat ngawasin janji-janji ini.

Kalau reformasi DPR cuma jadi jargon, jelas mahasiswa bakal turun lagi ke jalan. Tapi kalau beneran jalan, langkah kayak stop tunjangan rumah dan moratorium perjalanan luar negeri bisa jadi sinyal positif buat perbaikan ke depan.

Jadi, buat DPR, sekarang tinggal buktiin. Rakyat udah capek lihat wakilnya sibuk dengan fasilitas mewah, sementara suara publik sering diabaikan.

^{_{source inews}}