Tangkapan layar-Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa tuntutan untuk membawa kasus kematian Juliana Marins di Gunung Rinjani ke sidang hukum internasional berasal dari keluarga dalam Rapat Kerja Bersama Menteri Pariwisata yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu (9/7/2025). ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti
JAKARTA | Kasus meninggalnya turis asal Brazil, Juliana Marins, di Gunung Rinjani, NTB, makin jadi sorotan. Bahkan katanya, ada wacana kasus ini bakal dibawa ke pengadilan internasional. Tapi ternyata, menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Widiyanti Putri Wardhana, ide itu justru datang dari keluarga korban sendiri.
“Jadi, soal Brazil mau gugat atau nggak, yang kami tahu itu justru dari pihak keluarga almarhum yang ngotot pengen tuntut negara, seperti yang juga disampaikan Pak Menko Polhukam, Budi Gunawan,” kata Widiyanti saat Rapat Kerja bareng Komisi VII DPR, Rabu (9/7), secara daring dari Jakarta.
Pemerintah Lagi Evaluasi SOP Wisata, Fokus ke Safety
Menanggapi desakan dari DPR soal kejelasan informasi buat publik, Widiyanti bilang saat ini Kemenparekraf lagi ngebut evaluasi total terhadap SOP (Standar Operasional Prosedur) di destinasi wisata. Evaluasi ini nggak main-main, melibatkan banyak kementerian dan lembaga kayak Kementerian Kehutanan, KKP (Kelautan dan Perikanan), sampai Basarnas.
“Kita sekarang bener-bener fokus ke perbaikan. Keselamatan dan keamanan wisatawan jadi prioritas nomor satu,” ujarnya tegas.
Koordinasi lintas kementerian juga lagi digas. Soalnya, tiap kementerian punya kewenangan masing-masing. Misal, Kementerian Kelautan dan Perhubungan urus soal izin berlayar, Kementerian Kehutanan pegang wilayah destinasi konservasi ekstrem atau wisata minat khusus yang berisiko tinggi.
“Makanya kita intens banget koordinasi. Kita cek juga, apakah perlu tambah posko, atau SOP-nya perlu dirombak, demi jaminan keamanan para wisatawan,” lanjut Widiyanti.
DPR Minta Kejelasan Isu, Jangan Bikin Nama Indonesia Jelek
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (yang biasa disapa Sara), ikut angkat suara. Ia minta pemerintah kasih penjelasan resmi soal isu tuntutan hukum internasional dari pihak Brazil.
Sara khawatir isu yang simpang siur ini bisa merusak citra Indonesia di mata dunia, khususnya sebagai negara tujuan wisata. Apalagi banyak wisatawan yang makin aware soal standar keselamatan di destinasi wisata.
“Jangan sampai gara-gara satu kasus ini, reputasi pariwisata Indonesia jadi jelek. Ini bukan cuma soal destinasi doang, tapi juga kepercayaan dunia sama standar keamanan kita,” kata Sara.
Sara: Sertifikasi Pemandu Wisata Harus Diperjelas!
Nggak cuma itu, Sara juga nyorotin pentingnya sertifikasi dan pelatihan buat para pemandu wisata dan pelatih kegiatan outdoor. Menurutnya, Kemenparekraf bisa kerja bareng asosiasi-asosiasi terkait buat nyusun kurikulum dan modul pelatihan yang proper.
“Contohnya, kalau kita bicara soal master diver, kan harus ada standar sertifikasi yang jelas. Nah itu bisa kerja sama sama POSSI (Perkumpulan Atlet Selam Indonesia),” jelasnya.
Harus Jadi Pertimbangan Anggaran Tahun Depan
Terakhir, Sara juga nyaranin biar insiden kayak gini masuk ke pertimbangan anggaran Kemenparekraf tahun depan. Soalnya, perbaikan sistem dan pelatihan butuh support dana, dan semua itu berhubungan langsung sama citra dan kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai negara tujuan wisata.