Mahfud MD Sentil KPK Soal Dugaan Markup Whoosh: “Kok Nyuruh Lapor, Harusnya Langsung Selidiki!”

Mahfud MD balik menegur KPK soal dugaan markup proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Menurutnya, lembaga antirasuah itu semestinya langsung turun tangan menyelidiki, bukan malah nyuruh bikin laporan.

JAKARTA | Mahfud: “Aneh, KPK Nyuruh Saya Lapor”

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD angkat suara soal respons KPK terhadap dugaan markup proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Lewat akun X (Twitter) pribadinya @mohmahfudmd, Mahfud menyebut aneh kalau lembaga sebesar KPK malah minta dia bikin laporan.

“Agak aneh ini. KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh. Dalam hukum pidana, kalau ada info dugaan pidana, ya aparat penegak hukum langsung selidiki. Nggak perlu nunggu laporan,” tulis Mahfud, Sabtu (18/10/2025).

Dia menegaskan, laporan itu cuma dibutuhkan buat kasus yang belum diketahui aparat. “Kalau ada berita pembunuhan, masa polisi nunggu laporan dulu? Harusnya langsung turun dong,” ujarnya.

Sumber Dugaan Markup: Dari Analisis Publik, Bukan Ngada-ngada

Mahfud menjelaskan, pernyataannya soal dugaan markup bukan asal ngomong. Ia ngutip dari analis kebijakan publik Agus Pambagio dan pengamat ekonomi PEPS Anthony Budiawan yang sebelumnya sudah bahas hal itu di Nusantara TV.

“Semua yang saya sampaikan sumbernya jelas Nusantara TV, Anthony Budiawan, dan Agus Pambagio. Karena saya percaya mereka, saya bahas itu secara terbuka di podcast Terus Terang,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, data yang disebutnya sudah tayang publik. Jadi aneh kalau KPK pura-pura nggak tahu.

“Coba cek lagi, Nusantara TV udah siarin sebelum saya bahas di podcast,” ujarnya.

Siap Dipanggil KPK: “Silakan, Saya Jelaskan Kok”

Meski sempat nyentil, Mahfud menegaskan dia nggak keberatan kalau KPK mau panggil dirinya buat dimintai keterangan.

“Panggil saja saya. Saya bakal tunjukin tayangan Nusantara TV itu. Setelah itu, panggil juga Anthony Budiawan, Agus Pambagio, dan pihak TV. Tapi ya bukan diperiksa, cuma dimintai keterangan,” tegas Mahfud.

Ia menilai, KPK harusnya bisa langsung bergerak dari informasi yang udah viral itu, bukan sekadar menunggu aduan resmi.

Versi KPK: Semua Warga Bisa Lapor

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, meminta Mahfud melapor secara resmi soal dugaan markup Whoosh.

“KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal dugaan tindak pidana korupsi agar menyampaikan aduan melalui saluran pengaduan masyarakat,” kata Budi, dikutip dari Antara.

Budi juga bilang, laporan sebaiknya disertai data awal yang jelas, supaya proses verifikasi bisa lebih tepat.

“Kami akan menganalisis apakah laporan itu memenuhi unsur tindak pidana korupsi atau tidak,” tambahnya.

Angka yang Bikin Heboh: 17 Juta vs 52 Juta Dolar per Kilometer

Sebelumnya, dalam video di channel YouTube Mahfud MD Official, Mahfud membeberkan selisih biaya pembangunan proyek Whoosh yang cukup bikin geleng-geleng kepala.

Menurutnya, di China, proyek kereta cepat hanya butuh 17–18 juta dolar AS per kilometer, tapi di Indonesia angkanya melonjak jadi 52 juta dolar AS per kilometer.

“Ada dugaan markup. Itu harus diperiksa, uangnya ke mana. Karena selisihnya bisa sampai tiga kali lipat,” kata Mahfud.

Kesimpulan: Bola Panas Siapa Nih?

Pernyataan Mahfud MD bikin publik makin penasaran sama transparansi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Ia menegaskan tugas KPK bukan cuma nunggu laporan, tapi langsung turun kalau ada indikasi kejanggalan.

Sementara itu, KPK tetap minta jalur formal lewat pengaduan resmi.
Jadi, siapa duluan yang bakal bergerak: KPK, atau publik yang makin ramai ngebahas markup Whoosh ini?

^{_{source inews}}