Gaya Bicara Pejabat Makin Kasar, Bikin Rakyat Makin Jauh?

JAKARTA | Belakangan ini, pernyataan beberapa pejabat publik bikin heboh. Salah satunya datang dari Presiden Prabowo Subianto yang dalam pidato di acara HUT Partai Gerindra di Sentul, Bogor, pada Sabtu (15/2), melontarkan kata “ndasmu”—istilah dalam bahasa Jawa yang berarti “kepalamu,” yang dalam konteks tertentu bisa terdengar kasar atau menyindir.

Prabowo mengucapkan kata itu beberapa kali, salah satunya saat menanggapi kritik tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu janji kampanyenya.

“Negara kita besar. Sudah kita mulai sekian ratus orang, masih ada yang komentar belum banyak. Kalau enggak ada wartawan, saya bilang ndasmu,” kata Prabowo, yang disambut tawa para pendukungnya.

Ia juga menanggapi kritik soal kabinet yang dianggap terlalu besar dengan kalimat serupa. “Ada orang pintar bilang, kabinet ini gemuk, terlalu besar… ndasmu.”

Selain Prabowo, ada juga Luhut Binsar Pandjaitan yang sempat merespons kritik soal kondisi ekonomi dengan kalimat “kau yang gelap!” setelah muncul tagar #IndonesiaGelap di media sosial.

Kenapa Kritik Dibalas Sindiran?

Gaya komunikasi para pejabat yang makin lepas dan blak-blakan ini menimbulkan pertanyaan: apakah ini strategi agar lebih dekat dengan rakyat atau justru memperlebar jarak?

Firman Kurniawan, pakar komunikasi digital dari Universitas Indonesia, menilai bahwa gaya bicara seperti ini bisa membuat masyarakat makin malas berpartisipasi dalam politik.

“Kritik itu bentuk kepedulian. Kalau kritik malah dibalas dengan makian, masyarakat bisa makin apatis dan memilih menjauh dari urusan negara,” jelas Firman.

Ia juga menyoroti tren munculnya tagar seperti #KaburAjaDulu yang menunjukkan keputusasaan masyarakat terhadap situasi politik saat ini.

Media & Sensasi: Siapa yang Bertanggung Jawab?

Di sisi lain, media juga punya peran besar dalam menyajikan berita. Menurut Rossalyn Asmarantika, pengamat media dari Universitas Multimedia Nusantara, media sering kali memilih memberitakan pernyataan pejabat secara mentah-mentah tanpa memberi konteks yang cukup.

“Kadang ada cuplikan pernyataan pejabat yang bikin heboh, langsung dilempar ke publik begitu saja. Padahal, media bisa memberikan konteks agar masyarakat nggak salah paham,” katanya.

Ia juga menyebut bahwa persaingan di era digital bikin media cenderung memilih berita yang sensasional agar menarik perhatian. “Orang sekarang kebanyakan konsumsi berita dari media sosial, makanya berita yang bombastis lebih cepat viral.”

Perlukah Juru Bicara Lebih Berperan?

Firman menekankan bahwa pemerintah sebenarnya bisa tetap tegas tanpa harus berbicara kasar. “Tidak formal itu bukan berarti harus memaki.”

Ia juga menyoroti pentingnya peran juru bicara agar komunikasi pemerintah lebih efektif dan beretika. “Kan sudah ada juru bicara. Mestinya mereka yang menyampaikan pesan pemerintah dengan lebih baik.”

Pada akhirnya, komunikasi yang lebih santun dan jelas akan membantu masyarakat memahami kebijakan tanpa merasa dijauhi atau diremehkan oleh pemimpinnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah gaya bicara pejabat yang makin blak-blakan ini efektif atau justru bikin rakyat makin jauh?

_{^{sumber voaindonesia}}