“Dalih Arkeologi” Dipakai Buat Kuasai 1,8 Juta m² Tanah Palestina, Plot Twist Baru dari Israel

Israel pakai alasan pelestarian situs arkeologi buat ambil alih lahan seluas 1,8 juta meter persegi di Tepi Barat. Warga Palestina cuma dikasih waktu 14 hari buat protes, padahal tanah itu sumber hidup mereka turun-temurun.

JAKARTA | Israel “Ngakunya” Demi Arkeologi, Tapi Kok Kayak Ekspansi Tanah?

Konflik tanah di Tepi Barat makin panas lagi, bro. Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu baru aja ngambil langkah yang bikin banyak pihak geleng-geleng kepala. Dengan alasan “pelestarian situs arkeologi”, Israel menyita wilayah Palestina seluas 1,8 juta meter persegi!

Kalau dikonversi, itu setara lebih dari 250 lapangan bola dan ini jadi penyitaan lahan terbesar untuk “arkeologi” sejak Israel menduduki Tepi Barat tahun 1967.

Warga Palestina Cuma Dikasih 14 Hari Buat Protes 😤

Informasi ini pertama kali diungkap surat kabar Haaretz, yang bilang kalau Pemerintah Sipil Israel udah keluarin perintah penyitaan buat kawasan Sebastia dan area kebun zaitun yang jadi sumber hidup ribuan warga Palestina.

Buat penduduk Sebastia dan Burqa yang hidup dari pariwisata dan pertanian, keputusan ini bukan cuma soal tanah tapi soal masa depan dan identitas mereka. Parahnya, warga cuma dikasih 14 hari buat ajukan keberatan, padahal lahan itu udah mereka kelola turun-temurun.

“Dalih Arkeologi” yang Nggak Semua Orang Percaya

Buat yang belum tahu, Sebastia itu wilayah penuh peninggalan bersejarah dari era Zaman Perunggu, Romawi, sampai Islam. Tapi warga Palestina curiga, alasan “arkeologi” ini cuma topeng buat ekspansi wilayah.

Kecurigaan makin kuat sejak parlemen Knesset di Israel nyetujui undang-undang baru pada Juli 2024, yang ngasih wewenang penuh ke Otoritas Purbakala Israel buat ngatur semua situs arkeologi di Tepi Barat.

Dengan aturan baru ini, banyak yang bilang arkeologi berubah jadi alat politik kolonisasi, bukan lagi soal pelestarian budaya.

Dalam Dua Hari, 40 Bangunan Palestina Dibongkar

Masalah nggak berhenti di situ. Dalam dua hari aja minggu lalu, otoritas Israel ngeluarin 40 surat perintah pembongkaran bangunan di kawasan Wadi Al Hummus, Yerusalem Timur.

Padahal area itu masuk ke Area A wilayah yang seharusnya sepenuhnya di bawah kendali administratif Palestina sesuai Perjanjian Oslo 1995.

Kementerian Palestina langsung bereaksi keras, nyebut langkah itu sebagai “pelanggaran terang-terangan” terhadap struktur hukum yang udah disepakati kedua pihak.

Padahal Mahkamah Internasional Udah Bilang Pendudukan Itu Ilegal

Yang bikin makin absurd, langkah penyitaan besar-besaran ini dilakukan beberapa bulan setelah Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan kalau pendudukan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur itu ilegal.

ICJ bahkan minta Israel buat evakuasi seluruh permukiman di wilayah tersebut. Tapi yang terjadi justru kebalikannya:

Israel malah ngebut memperluas kendali atas lahan Palestina kali ini dengan cara yang keliatan “halus”, yaitu lewat dalih pelestarian budaya dan sejarah.

Strategi Baru, Tapi Pola Lama

Banyak pengamat bilang ini strategi baru Israel yang lebih “sulit diserang” secara diplomatik, karena kedengarannya kayak proyek pelestarian. Tapi buat warga Palestina, semua ini tetap aja berarti kehilangan tanah, pekerjaan, dan masa depan.

“Dari dulu mereka bilang demi keamanan, sekarang demi sejarah. Tapi hasilnya tetap sama tanah kami diambil,” ujar salah satu warga Sebastia ke media lokal.

Penutup: Ketika Arkeologi Jadi Alasan Politik

Apa yang terjadi di Tepi Barat kali ini bukan cuma soal reruntuhan kuno atau penelitian sejarah. Ini soal bagaimana sebuah dalih bisa jadi alat kekuasaan.

Buat banyak orang, “pelestarian budaya” seharusnya menyatukan manusia lintas sejarah. Tapi di Palestina, kalimat itu justru terasa seperti cara baru buat merampas hak hidup.

^{_{source: inews}}