Gaji DPR RI Sekarang Segini, Tunjangan Rp50 Juta Resmi Dicabut!

Berapa gaji anggota DPR terbaru setelah dipangkas? DPR resmi hapus tunjangan Rp50 juta dan potong fasilitas lain. Berikut rincian take home pay anggota DPR RI 2025.

JAKARTA | DPR Akhirnya Potong Gaji dan Tunjangan

Setelah lama jadi bahan omongan publik, akhirnya DPR RI buka suara soal berapa sih gaji dan tunjangan yang mereka kantongi tiap bulan. Nggak cuma jawab rasa penasaran netizen, DPR juga ngumumin pemangkasan sejumlah fasilitas yang sempat bikin rakyat panas kepala.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, bilang kalau sekarang ada beberapa pos tunjangan yang resmi dipotong. Mulai dari biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, sampai tunjangan transportasi. Bahkan, tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan yang bikin heboh juga resmi dihentikan.

“Anggota DPR RI yang sudah dinonaktifkan partainya juga nggak akan dibayarin gaji dan tunjangannya,” kata Dasco, Jumat (5/9/2025).

Mereka yang kena nonaktif ini antara lain nama-nama populer kayak Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbach, sampai Adies Kadir. Jadi, udah nggak bisa lagi nerima duit negara.

Jadi, Berapa Sih Gaji DPR Setelah Dipotong?

Hasil keputusan rapat pimpinan DPR sama fraksi pada Kamis (4/9/2025) akhirnya nentuin angka resmi. Berikut detailnya, sesuai lembar resmi Hak Keuangan Anggota DPR RI.

Gaji Pokok + Tunjangan Jabatan (melekat)

• Gaji Pokok: Rp4.200.000
• Tunjangan Suami/Istri: Rp420.000
• Tunjangan Anak: Rp168.000
• Tunjangan Jabatan: Rp9.700.000
• Tunjangan Beras: Rp289.680
• Uang Sidang/Paket: Rp2.000.000
  Total: Rp16.777.680

Tunjangan Konstitusional

• Komunikasi Intensif dengan Masyarakat: Rp20.033.000
• Tunjangan Kehormatan: Rp7.187.000
• Fungsi Pengawasan & Anggaran: Rp4.830.000
• Honorarium Fungsi Dewan:
  • Legislasi: Rp8.461.000
  • Pengawasan: Rp8.461.000
  • Anggaran: Rp8.461.000
    Total: Rp57.433.000

Total Keseluruhan

• Bruto: Rp74.210.680
• Potongan Pajak PPh 15%: Rp8.614.950
  Take Home Pay (bersih): Rp65.595.730

Publik Masih Kritis

Meski ada pemangkasan, publik tetap kritis. Soalnya, angka Rp65 jutaan per bulan masih dianggap “wah” kalau dibandingin sama rata-rata gaji pekerja Indonesia.

Apalagi, DPR belakangan lagi banyak disorot karena 17+8 Tuntutan Rakyat yang dilayangkan mahasiswa dan masyarakat sipil. Jadi, keputusan potong tunjangan ini bisa dibilang langkah “damage control” biar tensi publik nggak makin panas.

Kesimpulan

Sekarang jelas, gaji anggota DPR setelah pemangkasan masih tembus Rp65,5 juta per bulan. Tunjangan Rp50 juta buat rumah udah resmi dicabut, plus beberapa fasilitas lain juga dikurangi.

Tapi, apakah langkah ini cukup bikin rakyat adem? Atau justru bikin makin kepo sama transparansi kinerja wakil rakyat di Senayan?

_{^{source inews}}