Viral 17+8 Tuntutan Rakyat: Stop Kekerasan sampai Reformasi DPR

Aksi unjuk rasa makin meluas setelah tragedi Affan Kurniawan tewas dilindas mobil rantis Brimob. Rakyat lempar 17 tuntutan jangka pendek dan 8 jangka panjang ke pemerintah dan DPR. Deadline jelas, aksi makin panas.

JAKARTA | Ribut Lagi! Aksi Demo Makin Panas Gara-Gara DPR & Kasus Affan

Beberapa hari terakhir, jalanan di berbagai kota Indonesia penuh sama massa aksi. Semua bermula dari isu kenaikan tunjangan DPR yang dinilai “fantastis” banget. Publik ngamuk karena dianggap nggak sensitif sama kondisi rakyat.

Tapi puncaknya justru makin chaos setelah Affan Kurniawan, seorang driver ojek online, tewas dilindas mobil rantis Brimob. Peristiwa ini bikin emosi masyarakat makin meledak. Kericuhan pecah di beberapa daerah, dan sorotan publik langsung ke aparat plus DPR.

Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan. Beliau bilang bakal tindak tegas perusuh, tapi juga janji pimpinan DPR akan cabut kenaikan tunjangan.

Di tengah situasi ini, netizen + mahasiswa + masyarakat sipil bikin satu rangkuman yang viral: “17+8 Tuntutan Rakyat”. Dan serius, ini bukan tuntutan biasa, tapi udah kayak ultimatum.

17 Tuntutan Rakyat (Deadline 5 September 2025)

Ada tiga target utama: Presiden Prabowo, DPR, partai politik, kepolisian, TNI, dan kementerian sektor ekonomi. Semua dikasih tenggat cuma seminggu. Ini beberapa poin panasnya:

• Presiden: tarik TNI dari pengamanan sipil + bikin Tim Investigasi Independen kasus Affan & korban lain.
• DPR: stop kenaikan gaji/tunjangan, buka transparansi anggaran, dan periksa anggota bermasalah lewat Badan Kehormatan/KPK.
• Parpol: pecat kader yang bikin masalah, tunjukkan komitmen ke rakyat, dan buka ruang dialog publik.
• Polri: bebaskan semua demonstran, stop kekerasan, dan adili oknum aparat yang melanggar HAM.
• TNI: balik ke barak, disiplin internal, dan komitmen nggak ikut-ikutan urusan sipil.
• Ekonomi: upah layak buat semua (guru, buruh, nakes, ojol, dll), cegah PHK massal, dan buka dialog dengan serikat buruh.

(Full list lengkap 17 tuntutan bisa dilihat di bawah artikel ini biar nggak kepanjangan di atas.)

8 Tuntutan Rakyat (Deadline 31 Agustus 2026)

Kalau tuntutan seminggu itu jangka pendek, yang 8 poin ini lebih “big picture” alias reformasi total. Deadline-nya setahun. Poin-poinnya:

1. Reformasi DPR total – audit independen, tolak eks-koruptor jadi caleg, stop fasilitas mewah.
2. Reformasi parpol – laporan keuangan dipublikasikan, oposisi dijaga biar sehat.
3. Reformasi pajak – lebih adil, nggak memberatkan rakyat.
4. Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor – plus perkuat KPK.
5. Reformasi Polri – ubah UU Polri, desentralisasi fungsi.
6. TNI full balik ke barak – stop ikut proyek sipil kayak food estate.
7. Perkuat Komnas HAM & lembaga pengawas independen.
8. Tinjau ulang kebijakan ekonomi & ketenagakerjaan – termasuk evaluasi UU Ciptakerja.

Kenapa Isu Ini Viral Banget?

Karena selain jadi keresahan nyata, paket 17+8 Tuntutan Rakyat ini udah kayak “roadmap rakyat” buat ngegas pemerintah & DPR. Ada deadline jelas, ada poin detail, dan semua nyambung ke isu yang bikin rakyat panas: ketidakadilan, kekerasan aparat, plus gaya hidup elite DPR.

Unggahan dari akun Instagram @malakaproject.id yang mem-visualisasi tuntutan ini langsung viral, diposting ulang, dibahas di Twitter/X, sampai jadi bahan diskusi mahasiswa.

Respons Pemerintah & DPR

• Prabowo: janji tindak tegas perusuh, tapi juga bilang tunjangan DPR bakal dicabut.
• DPR: sebagian anggota mulai lempar statement normatif soal “evaluasi fasilitas.”
• Polri & TNI: belum ada langkah konkret selain klarifikasi internal.
• Publik: masih nunggu aksi nyata, bukan cuma janji.

Kesimpulan

“17+8 Tuntutan Rakyat” jelas bukan cuma list iseng. Ini bentuk tekanan publik yang serius dengan tenggat waktu yang udah dikasih jelas. Kalau tuntutan ini nggak digubris, potensi demo makin besar dan bisa jadi gelombang perlawanan baru.

_{^{source inews}}