Malaysia Siapkan 4 Armada Udara untuk Bantu Padamkan Karhutla di Indonesia

Malaysia menyiapkan satu pesawat Bombardier CL-415MP, tiga helikopter, dan 50 personel untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Pengerahan bantuan masih menunggu persetujuan pemerintah Indonesia.

BOGOR, POPERS.ID | Malaysia menyiapkan bantuan udara untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Negeri Jiran tersebut menyiapkan empat armada udara yang terdiri atas satu pesawat Bombardier CL-415MP dan tiga helikopter, serta 50 personel untuk mendukung operasi pemadaman.

Namun, bantuan tersebut belum bisa langsung dikerahkan. Pemerintah Malaysia masih menunggu persetujuan dari Pemerintah Indonesia sebelum mengirimkan armada dan personelnya ke lokasi kebakaran.

Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, menegaskan bahwa negaranya siap mengirimkan bantuan begitu izin dari Indonesia diterima.

Langkah ini menjadi bentuk dukungan Malaysia terhadap penanganan karhutla di Indonesia, terutama karena dampak asap kebakaran telah menjangkau sejumlah negara tetangga.

Malaysia Siapkan Pesawat Bombardier dan Tiga Helikopter

Bantuan yang disiapkan Malaysia mencakup satu pesawat Bombardier CL-415MP, tiga helikopter, serta 50 personel yang akan mendukung operasi pemadaman karhutla.

Seluruh aset tersebut disiapkan agar bisa segera dikerahkan setelah Pemerintah Indonesia memberikan persetujuan.

Menurut Zahid Hamidi, Malaysia telah menawarkan bantuan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan sejumlah lembaga terkait. Meski begitu, hingga Senin, 19 Oktober 2026, pengerahan bantuan tersebut masih menunggu keputusan pemerintah Indonesia.

Zahid mengatakan, Malaysia ingin berkontribusi dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap negara tetangga.

Bagi Malaysia, dukungan tersebut tetap berarti meskipun jumlah armada dan personel yang disiapkan mungkin belum sebanding dengan luas wilayah Indonesia yang terdampak karhutla.

Ahmad Zahid Hamidi: Bantuan Kecil Tetap Berarti

Zahid Hamidi menyampaikan bahwa Malaysia berkomitmen membantu Indonesia dalam menghadapi persoalan karhutla.

Ia menilai, bantuan yang diberikan tidak harus berjumlah besar untuk menunjukkan kepedulian terhadap negara tetangga.

“Sekecil apa pun bantuan kami, itu adalah tindakan baik untuk membantu tetangga terdekat kami,” ujar Zahid, seperti dikutip dari Bernama, Senin (19/10/2026).

Ia juga mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, telah menghubungi Presiden Indonesia Prabowo Subianto untuk membahas persoalan tersebut.

Komunikasi antara kedua pemimpin itu menjadi bagian dari perhatian Malaysia terhadap kondisi karhutla di Indonesia.

Zahid berharap, bantuan yang telah disiapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pemadaman kebakaran. Malaysia juga berharap langkah tersebut bisa membantu mengurangi dampak asap yang melintasi batas negara.

Asap Karhutla Indonesia Berdampak ke Negara Tetangga

Persoalan karhutla di Indonesia tidak hanya menjadi perhatian di dalam negeri. Asap kebakaran juga telah menjangkau sejumlah negara tetangga, termasuk Malaysia, Singapura, dan Timor Leste.

Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla menjadi perhatian kawasan, mengingat asap yang melintasi perbatasan dapat memengaruhi kualitas udara dan aktivitas masyarakat di negara-negara terdampak.

Zahid berharap, keterlibatan Malaysia dapat membantu mendukung upaya pemadaman sekaligus mengurangi dampak asap lintas batas.

Meski begitu, pelaksanaan bantuan udara tersebut masih bergantung pada persetujuan Pemerintah Indonesia. Malaysia menyatakan telah menyiapkan armada dan personel agar bisa segera bergerak setelah mendapatkan lampu hijau.

Dengan demikian, satu pesawat Bombardier CL-415MP, tiga helikopter, dan 50 personel yang disiapkan Malaysia masih menunggu izin sebelum diterjunkan ke lokasi karhutla di Indonesia.

Bagi Malaysia, tawaran bantuan ini merupakan bentuk solidaritas terhadap negara tetangga. Sementara itu, keputusan mengenai pengerahan bantuan tetap berada di tangan Pemerintah Indonesia.

_{^{source: inews}}