Connect with us

ICJ Tetapkan Myanmar Lakukan Genosida Rohingya, Ini Putusan Lengkapnya

International News

ICJ Tetapkan Myanmar Lakukan Genosida Rohingya, Ini Putusan Lengkapnya

Mahkamah Internasional (ICJ), Kamis (19/11), memutuskan Myanmar terbukti melakukan praktik genosida terhadap Muslim Rohingya (Foto: AP)

Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap etnis Muslim Rohingya dalam operasi militer 2017. Putusan bersejarah ini juga memerintahkan Myanmar memberikan kompensasi dan menjamin kepulangan pengungsi secara aman.

Skorina.id – Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) akhirnya menjatuhkan putusan bersejarah terkait kasus genosida terhadap etnis Muslim Rohingya di Myanmar.

Dalam sidang di Den Haag, Belanda, Kamis (19/11/2026), ICJ menyatakan Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya dalam operasi militer di Negara Bagian Rakhine pada 2017.

Putusan tersebut disepakati melalui pemungutan suara dengan hasil 9 hakim mendukung dan 6 hakim menolak. Keputusan ini menjadi pertama kalinya ICJ menetapkan sebuah negara bertanggung jawab atas kejahatan genosida.

Presiden ICJ Yuji Iwasawa menyampaikan bahwa tindakan Myanmar telah melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.

Putusan ini sekaligus menjadi titik penting dalam perjuangan panjang masyarakat Rohingya untuk mendapatkan keadilan setelah bertahun-tahun mengalami kekerasan dan pengungsian.

ICJ Ungkap Kekerasan terhadap Warga Rohingya

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menemukan berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar terhadap masyarakat Rohingya.

ICJ menyatakan ribuan warga sipil terbunuh. Selain itu, terjadi kekerasan seksual secara luas, kekerasan ekstrem terhadap anak-anak, serta serangan terhadap warga yang berusaha menyelamatkan diri menuju Bangladesh.

Hakim juga menilai bahwa skala dan pola kekerasan tersebut tidak bisa sekadar dikategorikan sebagai operasi militer untuk memberantas kelompok pemberontak.

Temuan pengadilan menunjukkan adanya maksud untuk menghancurkan sebagian besar populasi Rohingya di wilayah Rakhine utara.

Dengan demikian, alasan Myanmar yang menyebut operasi tersebut sebagai upaya pemberantasan pemberontakan tidak dapat membenarkan tindakan yang dilakukan terhadap masyarakat sipil.

Kasus Genosida Rohingya Berawal dari Gugatan Gambia

Perjalanan hukum kasus ini dimulai pada 2019 ketika Gambia, negara di Afrika Barat, mengajukan gugatan terhadap Myanmar ke ICJ.

Gambia menuduh Myanmar melanggar Konvensi Genosida 1948 melalui tindakan militernya terhadap masyarakat Rohingya.

Dalam gugatannya, Gambia meminta ICJ menetapkan tanggung jawab Myanmar sekaligus memerintahkan negara tersebut menghentikan seluruh tindakan yang melanggar konvensi internasional.

Proses hukum tersebut berlangsung selama tujuh tahun hingga akhirnya menghasilkan putusan pada 19 November 2026.

Sebelumnya, operasi militer Myanmar pada 2017 menyebabkan lebih dari 730.000 warga Rohingya meninggalkan tempat tinggal mereka dan melarikan diri ke Bangladesh.

Sebagian besar pengungsi kemudian menetap di kawasan Cox’s Bazar yang menjadi salah satu lokasi penampungan pengungsi terbesar di dunia.

Myanmar Wajib Berikan Kompensasi kepada Rohingya

Putusan ICJ tidak berhenti pada penetapan tanggung jawab Myanmar. Pengadilan juga memerintahkan sejumlah langkah pemulihan bagi masyarakat Rohingya.

Myanmar diwajibkan melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan genosida. Jika ditemukan dasar hukum yang cukup, para pelaku harus diproses dan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Myanmar harus memberikan jaminan agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.

Salah satu poin penting dalam putusan tersebut adalah kewajiban memfasilitasi kepulangan pengungsi Rohingya ke tempat tinggal mereka.

Proses pemulangan harus berlangsung secara aman, sukarela, dan bermartabat. ICJ juga menekankan pentingnya reunifikasi keluarga yang terpisah akibat konflik.

Myanmar turut diwajibkan memberikan restitusi dan kompensasi atas kerugian yang dialami masyarakat Rohingya.

Pengadilan memberikan waktu dua tahun kepada Myanmar untuk menyampaikan laporan mengenai langkah pemulihan yang telah dilakukan. Besaran serta mekanisme kompensasi akan ditentukan dalam tahap persidangan berikutnya.

Putusan ICJ Jadi Babak Baru Keadilan Rohingya

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyambut putusan tersebut dan menyebutnya sebagai pengakuan penting terhadap para korban genosida Rohingya.

PBB juga menegaskan bahwa putusan ICJ bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diajukan banding.

Artinya, Myanmar memiliki kewajiban hukum internasional untuk menjalankan seluruh ketentuan yang tercantum dalam putusan tersebut.

Meski begitu, pelaksanaan keputusan ini masih menjadi tantangan tersendiri. Kepastian pemulangan pengungsi, pemulihan kehidupan masyarakat Rohingya, hingga pertanggungjawaban para pelaku membutuhkan langkah nyata dari pemerintah Myanmar.

Putusan 19 November 2026 menjadi tonggak penting dalam proses hukum internasional terkait tragedi Rohingya. Namun, bagi jutaan masyarakat yang terdampak, keadilan tidak hanya diukur dari keputusan pengadilan, tetapi juga dari realisasi pemulihan hak dan kehidupan mereka.

source: inews.id

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in International News

BLACKPINK New Album & World Tour 2025 #blackpink #blinks #worldtourdeadline
RESAH HATI EPS 4 #resahhati #contentreligi #syiar #tebarkebaikan
RASULULLAH & PARA SAHABAT Eps 3

Facebook

Culture

To Top