National News

DPR Ketok Palu! UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Setelah 18 Tahun Dinanti

Published on

DPR mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya menjadi undang-undang. (Foto: Felldy Utama/inews.id)

DPR RI resmi mengesahkan UU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026). Regulasi ini diharapkan memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi sekaligus memberikan keadilan bagi negara dan korban kejahatan.

BOGOR, POPERS.ID | Setelah menunggu selama 18 tahun, Indonesia akhirnya punya Undang-Undang (UU) Perampasan Aset. DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sebelum keputusan diambil, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah.

Setelah mendengarkan laporan tersebut, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset.

Para anggota DPR yang hadir menyatakan setuju. Puan kemudian mengetuk palu sebagai tanda resmi disahkannya regulasi tersebut.

Sudah Dinanti Selama 18 Tahun

Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi salah satu perkembangan penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut regulasi ini sudah diperjuangkan selama 18 tahun. Menurutnya, penyelesaian undang-undang tersebut bukan karena desakan atau proses yang terburu-buru, melainkan karena kebutuhan terhadap aturan tersebut memang sudah mendesak.

Puan juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi III DPR RI, pemerintah, serta berbagai pihak yang memberikan masukan selama proses pembahasan.

Sebelumnya, DPR menargetkan penyelesaian RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Namun, proses pengesahan berhasil dilakukan lebih cepat dari jadwal tersebut.

Apa Saja yang Diatur dalam UU Perampasan Aset?

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa regulasi ini membawa perubahan pendekatan dalam penegakan hukum.

Jika sebelumnya penanganan perkara lebih berfokus pada penghukuman pelaku, UU Perampasan Aset juga menempatkan pemulihan kerugian negara dan korban sebagai bagian penting dari proses penegakan hukum.

Salah satu mekanisme yang diatur adalah non-conviction based forfeiture, yaitu mekanisme perampasan aset yang tidak harus bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku.

Dengan mekanisme tersebut, penanganan aset hasil tindak pidana dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang diatur dalam undang-undang.

Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan asas legalitas, hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki itikad baik.

Investasi Bodong hingga Kejahatan Digital Masuk Cakupan

UU Perampasan Aset juga memperluas cakupan tindak pidana yang dapat menjadi dasar penanganan aset.

Beberapa di antaranya meliputi tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, perdagangan orang, serta penyelundupan manusia.

Regulasi ini juga mencakup tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Salah satu contohnya adalah investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang menimbulkan banyak korban.

Dengan cakupan tersebut, aturan ini tidak hanya diarahkan untuk menangani aset hasil korupsi, tetapi juga berbagai kejahatan lain yang merugikan masyarakat.

Pembahasan Libatkan Publik

Sebelum disahkan, pembahasan RUU Perampasan Aset melalui proses yang cukup panjang.

Komisi III DPR RI mencatat telah menyelenggarakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan.

Selain itu, kunjungan kerja dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam proses pembahasannya, Panja juga menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Jumlah pasal dalam rancangan yang awalnya 67 pasal kemudian berkembang menjadi 74 pasal.

Habiburokhman menegaskan bahwa penyusunan regulasi ini diarahkan untuk menghadirkan mekanisme perampasan aset yang efektif, adil, proporsional, dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Pengelolaan Aset Harus Transparan

Selain mengatur mekanisme perampasan, UU ini juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Sistem pengelolaan aset juga diarahkan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi serta melibatkan badan yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel.

Melalui regulasi ini, pemerintah diharapkan tidak hanya mampu menindak pelaku kejahatan, tetapi juga memulihkan kerugian negara dan memberikan hak kepada korban maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi langkah baru dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Tantangan berikutnya adalah memastikan implementasinya berjalan transparan, akuntabel, dan tetap melindungi hak masyarakat.

source: inews.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version