Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani. (Foto: Zakky Mubarok)
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalokasikan anggaran tunjangan guru sebesar Rp91,4 triliun setiap tahun untuk guru ASN dan non-ASN. Menurut Dirjen GTK Nunuk Suryani, total anggaran itu naik karena jumlah guru penerimanya bertambah, bukan karena nominal tunjangan per orang naik.
BOGOR, POPERS.ID | Kemendikdasmen menyiapkan anggaran Rp91,4 triliun setiap tahun untuk membayar berbagai tunjangan guru aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN di Indonesia.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, merinci angka itu. Sebanyak Rp70,64 triliun untuk tunjangan guru ASN, sedangkan Rp20,21 triliun untuk guru non-ASN.
“Ditotal itu, tunjangan itu Rp90 triliun lebih untuk guru-guru di seluruh Indonesia, Rp90 triliun atau sampai Rp91,4 triliun per tahun. Itu tunjangan yang diberikan kepada guru kita,” ujar Nunuk di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Nunuk menegaskan bahwa membengkaknya total anggaran bukan berarti tunjangan tiap guru naik. Menurutnya, penyebabnya ada di jumlah penerima. Makin banyak guru yang berhak menerima tunjangan setelah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru Tertentu dan memiliki sertifikat pendidik.
“Bukan naik tunjangan per orangnya, tapi naik jumlahnya keseluruhan itu karena banyaknya yang lulus PPG Guru Tertentu,” katanya.
Soal peruntukan dana, Sekretaris Ditjen GTK Temu Ismail menjelaskan bahwa anggaran tunjangan guru ASN dipakai untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG), tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan. Guru non-ASN mendapat alokasi untuk tunjangan profesi, tunjangan khusus, serta bantuan insentif.
“Yang mungkin perlu diketahui bahwa kaitan dengan penyaluran tunjangan, aneka tunjangan, baik tunjangan profesi, tunjangan khusus maupun tambahan penghasilan bagi ASN. Terus untuk yang non-ASN selain tunjangan profesi guru, tunjangan khusus ada insentif,” kata Temu.
Ada juga perubahan cara penyaluran. Kemendikdasmen mengubah mekanisme pembayaran tunjangan guru non-ASN. Mulai 2026, tunjangan dibayarkan setiap bulan. Sebelumnya, pada 2025, penyalurannya masih memakai sistem tiga bulanan atau triwulan.
“Kebaruan yang mungkin tidak asing bagi rekan-rekan. Mulai tahun 2026 kemarin untuk tunjangan guru non ASN sudah disalurkan perbulan. Yang makanya tahun 2025 sebelumnya masih disalurkan pertriwulan,” tuturnya.
Dari sisi data, Ditjen GTK Kemendikdasmen mencatat hingga 2025 ada 2.785.464 guru, atau sekitar 92 persen, yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Pada tahun yang sama, 807.287 guru berhasil menyelesaikan program PPG.