National News

Heboh Tambang Dekat Ujung Kulon, ESDM: Belum Ada Izin!

Published on

Kementerian ESDM menegaskan belum menerbitkan satu pun izin tambang di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, meski sebagian wilayahnya masuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). (Foto: ESDM)

Polemik wilayah pertambangan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, menjadi perhatian publik. Kementerian ESDM menegaskan belum menerbitkan satu pun izin tambang, meski sebagian wilayah perairannya masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

BOGOR.POPERS.ID | Isu pertambangan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, tengah menjadi sorotan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya memberikan penjelasan terkait penetapan sebagian wilayah perairan di sekitar kawasan konservasi tersebut sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

ESDM memastikan hingga saat ini belum menerbitkan satu pun izin usaha pertambangan (IUP), baik di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon maupun perairan laut di sekitarnya.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa penetapan WUP melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten tidak mencakup kawasan daratan Taman Nasional Ujung Kulon.

Artinya, kawasan taman nasional tersebut tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan.

Status WUP Bukan Berarti Tambang Boleh Beroperasi

Dwi menjelaskan, masuknya sebagian wilayah perairan sekitar Ujung Kulon dalam peta WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional.

Namun, status tersebut tidak otomatis memberikan izin kepada perusahaan atau pihak tertentu untuk melakukan aktivitas pertambangan.

Menurut ESDM, penetapan WUP berbeda dengan izin usaha pertambangan. Ada sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi sebelum kegiatan pertambangan bisa dilakukan.

Persyaratan tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

Seluruh proses penerbitan izin juga harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Ternyata Proses Penetapan WUP Sudah Sejak 2013

ESDM juga menjelaskan bahwa penetapan wilayah pertambangan di perairan Banten bukan kebijakan yang baru muncul pada 2026.

Prosesnya sudah berlangsung sejak 2013, ketika Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan sejumlah wilayah pertambangan, termasuk wilayah perairan laut.

Namun, usulan wilayah perairan tersebut sempat dikecualikan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Pemerintah Provinsi Banten kemudian kembali mengajukan usulan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.

Selanjutnya, sebagian wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam WUP melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.

Ketentuan tersebut kembali ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Sementara itu, Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 merupakan penetapan ulang sekaligus perbaikan terhadap sebagian ketentuan sebelumnya berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten.

ESDM Sebut Ada Potensi Mineral

Dwi Anggia menjelaskan, berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa.

Kondisi itu membuat wilayah tersebut memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan.

Meski begitu, ESDM kembali menegaskan bahwa penetapan wilayah tersebut tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.

Pemerintah menyatakan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara tetap harus berjalan sesuai ketentuan hukum, dengan memperhatikan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan kawasan konservasi.

Dengan demikian, meskipun sebagian perairan sekitar Ujung Kulon tercatat dalam WUP, status tersebut bukan berarti kegiatan pertambangan sudah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah.

ESDM memastikan belum ada satu pun izin tambang yang diterbitkan di kawasan tersebut.

source:inews.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version