Cakalang Fufu Disorot, Jangan Salah Pahami Aturan BPOM!

Nomor izin edar BPOM yang tidak ditemukan bukan otomatis berarti produk ilegal. Ada aturan yang memberikan pengecualian bagi kategori pangan tertentu, termasuk hasil olahan ikan kering industri rumah tangga.

JAKARTA, POPERS.ID | Isu soal produk Cakalang Fufu merek Abang Nelayan mulai menjadi perhatian publik. Produk olahan ikan asap ini disorot setelah nomor izin edar BPOM-nya disebut tidak ditemukan dalam penelusuran database resmi.

Sejumlah media memberitakan persoalan tersebut dengan mengutip pernyataan pengamat politik dan hukum, Muslim Arbi. Ia meminta agar produk Cakalang Fufu Abang Nelayan didaftarkan sesuai ketentuan dan menjalani pengujian untuk memastikan keamanan pangan.

Permintaan pengawasan terhadap produk makanan tentu bukan sesuatu yang keliru. Bagaimanapun, konsumen punya hak untuk mendapatkan produk yang aman.

Tapi, ada satu hal yang perlu dipahami sebelum menarik kesimpulan: tidak semua produk makanan wajib memiliki nomor registrasi BPOM MD.

Aturan pangan di Indonesia mengenal beberapa kategori produk yang mendapatkan pengecualian dari kewajiban izin edar BPOM. Jadi, nomor BPOM yang tidak ditemukan belum tentu berarti sebuah produk otomatis ilegal.

Produk Olahan Ikan Punya Ketentuan Perizinan

Dalam regulasi pangan Indonesia, kewajiban izin edar diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Pada Pasal 34 PP Nomor 86 Tahun 2019, pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pada prinsipnya wajib memiliki izin edar.

Namun, ada pengecualian untuk kategori pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.

Ketentuan tersebut kemudian diperjelas dalam Pasal 35, yang mengatur kewajiban sertifikat produksi pangan olahan industri rumah tangga bagi produk yang masuk kategori pengecualian tersebut.

BPOM juga mencantumkan hasil olahan ikan kering sebagai salah satu kategori pangan yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga.

Artinya, produk olahan ikan tidak otomatis harus memiliki nomor BPOM MD. Ada ketentuan lain yang perlu dilihat, mulai dari kategori produk, proses produksi, skala usaha, kemasan, hingga masa simpannya.

Dalam kasus Cakalang Fufu Abang Nelayan, hal inilah yang perlu diperiksa lebih jauh. Apakah produknya masuk kategori yang dikecualikan dari izin edar BPOM atau justru wajib memiliki izin edar?

Jawabannya perlu berdasarkan dokumen dan ketentuan teknis, bukan sekadar hasil pencarian nama produk di database.

Tidak Wajib BPOM Bukan Berarti Bebas Aturan

Meski ada pengecualian izin edar, bukan berarti produk pangan industri rumah tangga bisa diproduksi dan dijual tanpa memperhatikan keamanan pangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tetap mewajibkan pangan yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi.

Begitu juga dengan informasi pada kemasan. Pasal 97 UU Pangan mengatur kewajiban pencantuman label pangan, termasuk nama produk, komposisi, berat bersih, identitas produsen, tanggal dan kode produksi, serta keterangan kedaluwarsa sesuai ketentuan.

Jadi, ada dua hal berbeda yang harus dilihat dalam persoalan ini: legalitas perizinan dan keamanan produk.

Kalau muncul dugaan penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang atau kandungan zat berbahaya, tentu harus ada pemeriksaan lebih lanjut.

Pengujian melalui laboratorium atau lembaga berwenang menjadi cara untuk memastikan apakah produk tersebut memenuhi standar keamanan pangan.

Jangan sampai dugaan langsung dianggap sebagai fakta sebelum ada hasil pemeriksaan yang jelas.

Konsumen Berhak Tahu, Pelaku Usaha Juga Berhak Menjelaskan

Persoalan ini juga berkaitan dengan perlindungan konsumen dan keberimbangan informasi.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang dibeli.

Di sisi lain, pelaku usaha juga memiliki kepentingan untuk menjelaskan legalitas dan kualitas produknya.

Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen memang mengatur larangan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi ketentuan standar dan persyaratan yang berlaku. Namun, penerapan aturan tersebut harus didasarkan pada fakta dan hasil pemeriksaan.

Begitu pula dalam pemberitaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui Pasal 5 mengatur kewajiban pers menghormati asas praduga tak bersalah serta melayani hak jawab dan hak koreksi.

Karena itu, klarifikasi dari pihak Abang Nelayan penting untuk melengkapi informasi yang sudah beredar.

Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan dari berbagai sisi, bukan hanya satu sudut pandang.

Jangan Sampai Salah Menarik Kesimpulan

Pada akhirnya, keamanan pangan harus tetap menjadi prioritas. Namun, setiap persoalan juga perlu dilihat berdasarkan fakta dan aturan yang berlaku. Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi justru melahirkan kesimpulan yang keliru.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip keberimbangan pemberitaan, Popers.id juga terbuka untuk menerima klarifikasi, tanggapan, maupun konfirmasi langsung dari pihak Abang Nelayan terkait persoalan ini.

Kami memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan informasi dan penjelasan agar publik mendapatkan gambaran yang utuh, berimbang, dan berdasarkan fakta.

Pada akhirnya, keamanan pangan harus tetap menjadi prioritas. Namun, setiap persoalan juga perlu dilihat berdasarkan fakta dan aturan yang berlaku. Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi justru melahirkan kesimpulan yang keliru. (popred)