KKP Catat Pendapatan Nelayan Tongke-Tongke Naik 75 Persen

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan capaian dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Produksi perikanan nasional mencapai 26,25 juta ton pada 2025, sementara pendapatan nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke meningkat menjadi Rp7 juta per bulan.

JAKARTA, POPERS.ID | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat peningkatan pendapatan nelayan sebesar 75 persen di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tongke-Tongke. Berdasarkan data operasional periode Mei–September 2026, pendapatan nelayan di kawasan tersebut meningkat dari sekitar Rp4 juta menjadi Rp7 juta per bulan setelah pengembangan program Kampung Nelayan Merah Putih.

Peningkatan tersebut menjadi salah satu capaian yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Special Event “2 Tahun Prabowo-Gibran: Rapor untuk Rakyat” yang diselenggarakan Garuda TV di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Dalam pemaparannya, Trenggono menyampaikan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir menjadi salah satu sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan selama dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Selain pendapatan nelayan, KKP mencatat kenaikan harga ikan tuna di Tongke-Tongke sebesar 50 persen. Harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp30 ribu per kilogram meningkat menjadi sekitar Rp45 ribu per kilogram.

Menurut Trenggono, peningkatan tersebut berkaitan dengan pengembangan ekosistem ekonomi melalui program Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini diarahkan agar nelayan tidak hanya menjual hasil tangkapan, tetapi juga memperoleh nilai tambah melalui kegiatan usaha dan akses pemasaran.

Program Kampung Nelayan Merah Putih

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan hingga 2029.

Program tersebut mencakup pembangunan fasilitas pendukung kegiatan perikanan, seperti dermaga, pabrik es, penyimpanan dingin, serta sarana produksi. KKP juga mendorong pembentukan unit usaha produktif dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.

Berdasarkan data KKP, pelaksanaan program di Tongke-Tongke selama Mei hingga September 2026 mencatat penyerapan 39 tenaga kerja. Selain itu, terdapat lima jenis lapangan pekerjaan yang berkembang dan 80 anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Dalam sambutannya, Trenggono mengatakan peningkatan pendapatan nelayan diharapkan memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi keluarga, termasuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, dan pengembangan usaha.

“Pendapatan nelayan tercatat meningkat 75 persen hingga mencapai sekitar 7 juta rupiah per bulan. Harga ikan juga meningkat 50 persen menjadi sekitar 45 ribu rupiah per kilogram,” kata Trenggono.

KKP juga melaporkan hasil uji coba pengiriman hasil perikanan dari 26 Kampung Nelayan Merah Putih. Total ikan yang berhasil dikirim mencapai 719 ton dengan nilai ekonomi Rp18,77 miliar.

Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) nasional selama Januari hingga September 2026 tercatat sebesar 108,3 atau meningkat 4,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Produksi Perikanan Nasional Meningkat

Selain program pemberdayaan nelayan, KKP melaporkan peningkatan produksi kelautan dan perikanan nasional. Sepanjang 2025, total produksi mencapai 26,25 juta ton atau meningkat 11,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Produksi tersebut terdiri atas 7,85 juta ton perikanan tangkap, 6,75 juta ton ikan budi daya, dan 11,65 juta ton rumput laut.

Kinerja produksi pada 2026 juga menunjukkan pertumbuhan. Hingga September 2026, produksi kelautan dan perikanan mencapai 19,89 juta ton atau meningkat 3,44 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Pertumbuhan juga tercatat pada Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan. Pada 2025, sektor ini tumbuh 4,95 persen. Angkanya kemudian meningkat menjadi 6,86 persen secara tahunan pada triwulan II 2026.

Dari sisi perdagangan internasional, nilai ekspor kelautan dan perikanan Indonesia pada 2025 mencapai 6,27 miliar dolar AS atau meningkat 5,2 persen.

Hingga Agustus 2026, nilai ekspor tercatat sebesar 4,23 miliar dolar AS. Capaian tersebut tumbuh 6,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

KKP juga menyampaikan bahwa Indonesia memperoleh tambahan kuota penangkapan tuna sirip biru sebesar 1.670 ton atau meningkat 25 persen.

Di sisi penerimaan negara, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan pada 2025 mencapai Rp2,4 triliun. Hingga September 2026, realisasinya tercatat Rp1,65 triliun atau tumbuh 5,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sekitar 2,32 Juta Orang Diproyeksikan Menerima Manfaat

KKP memperkirakan sekitar 2,32 juta orang dari keluarga pelaku usaha kelautan dan perikanan akan menerima manfaat berbagai program prioritas nasional sepanjang 2026.

Penerima manfaat tersebut berasal dari sejumlah program, antara lain sekitar 2,2 juta orang melalui Kampung Nelayan Merah Putih, 16 ribu orang melalui budi daya ikan tematik, 85.600 orang melalui revitalisasi tambak Pantura, serta 21.696 orang melalui pengembangan tambak udang terintegrasi.

Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi bagian dari program KKP. Kementerian mencatat 35.183 masyarakat telah mengikuti pelatihan, 28.850 kelompok mendapatkan penyuluhan, dan 5.823 sertifikasi kompetensi telah diberikan.

Dari sektor pendidikan, sebanyak 2.850 lulusan sekolah perikanan telah terserap di dunia usaha dan industri.

Sementara itu, konsumsi ikan masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 26,08 kilogram per kapita per tahun. Angka tersebut meningkat 3,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pengembangan Kawasan Perikanan di Indonesia Timur

Pemerataan pembangunan sektor kelautan dan perikanan juga menjadi salah satu agenda KKP, terutama di wilayah Indonesia Timur.

KKP mendorong pengembangan 427 Kampung Nelayan Merah Putih di Nusa Tenggara Timur, wilayah Papua, dan Maluku.

Selain itu, pemerintah mengembangkan kawasan tambak budi daya udang terintegrasi seluas sekitar 2.000 hektare di Waingapu, Sumba Timur, serta kawasan tambak garam seluas 616 hektare di Rote Ndao.

Pengembangan kawasan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat setempat.

KKP juga menargetkan pengembangan industri pendukung agar masyarakat di wilayah tersebut dapat terlibat dalam rantai produksi dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

Pengawasan Kelautan dan Konservasi Laut

Di bidang pengawasan, KKP melaporkan telah menangkap 502 kapal yang melakukan penangkapan ikan ilegal sepanjang 2025–2026. Potensi nilai ekonomi yang berhasil diselamatkan dari penindakan tersebut mencapai Rp12,71 triliun.

KKP juga menggagalkan penyelundupan 3,377 juta ekor benih bening lobster dan 1,2 ton ikan napoleon.

Selain itu, pengawasan dilakukan melalui penertiban 174 rumpon ilegal, penindakan terhadap 137 pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang laut ilegal, serta penanganan praktik penangkapan ikan merusak atau destructive fishing dan usaha perikanan ilegal di 27 lokasi.

Secara keseluruhan, KKP menyebut pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sepanjang 2025–2026 berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp16,03 triliun.

Pada aspek konservasi, luas kawasan konservasi laut Indonesia hingga Oktober 2026 mencapai 31,6 juta hektare. Angka tersebut melampaui target 2026 sebesar 30,7 juta hektare.

KKP juga melaksanakan restorasi mangrove pada lahan tambak tidak produktif seluas 2.333,28 hektare. Kegiatan tersebut mencakup 1.752,29 hektare di Kabupaten Bekasi dan 580,99 hektare di Kabupaten Subang.

KKP Akui Masih Ada Tantangan

Meski mencatat sejumlah peningkatan, KKP mengakui masih terdapat persoalan yang perlu diselesaikan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Beberapa tantangan tersebut meliputi tingginya biaya operasional nelayan, keterbatasan infrastruktur dan akses pasar, kesenjangan kesejahteraan antardaerah, serta ancaman perubahan iklim dan kerusakan ekosistem laut.

Trenggono menyatakan bahwa capaian dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi dasar untuk melanjutkan implementasi lima kebijakan ekonomi biru dengan prinsip ekologi sebagai panglima.

Pemerintah juga menargetkan penyelesaian pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga 2029.

Menurut Trenggono, keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak cukup diukur melalui peningkatan produksi dan nilai ekspor. Kesejahteraan nelayan, kemandirian pembudi daya, penguatan industri, serta keberlanjutan ekosistem laut juga menjadi bagian dari sasaran pembangunan.

Peningkatan pendapatan nelayan di Tongke-Tongke menjadi salah satu hasil program yang dilaporkan KKP. Namun, pemerataan manfaat program dan penyelesaian berbagai persoalan masyarakat pesisir masih menjadi pekerjaan pemerintah pada tahun-tahun berikutnya. (popred)