Era Quantum Datang, Kemenko Polkam, BSSN, dan Telkom Siapkan Benteng Siber

Kemenko Polkam, BSSN, dan Telkom memperkuat kolaborasi nasional untuk menghadapi ancaman keamanan siber di era post-quantum computing melalui penyusunan peta jalan migrasi kriptografi.

JAKARTA, POPERS.ID | Perkembangan komputasi kuantum mulai jadi perhatian serius pemerintah. Teknologi ini memang membuka peluang besar untuk inovasi dan transformasi digital, tetapi di sisi lain juga berpotensi mengganggu sistem kriptografi yang selama ini melindungi transaksi digital, komunikasi, dan data strategis.

Karena itu, Kemenko Polkam, BSSN, dan Telkom bersama akademisi, pelaku industri, serta komunitas keamanan siber mulai memperkuat kolaborasi untuk menyiapkan Indonesia menghadapi era post-quantum computing (PQC).

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Urgensi Penyusunan Kebijakan Menghadapi Post-Quantum Computing yang digelar pada Kamis (6/8). Forum ini menjadi ruang untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional.

Rapat dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Marsda TNI Eko Dono Indarto, S.I.P., M.Tr.(Han.). Hadir pula Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN Marsda TNI R. Tjahjo Kurniawan, Chairman CISSReC Dr. Pratama Persadha, serta sejumlah pejabat Kemenko Polkam, Telkom, kementerian, lembaga, BUMN, industri, akademisi, dan komunitas keamanan siber.

Eko menegaskan, kesiapan menghadapi era komputasi kuantum tidak lagi bisa dilihat sebagai isu sektoral. Menurutnya, persiapan Post-Quantum Cryptography harus masuk dalam agenda strategis nasional karena perkembangan teknologi bergerak cepat.

“Dunia bergerak jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Kita harus mengejar dan membuat lompatan,” ujar Eko.

Susun Peta Jalan Nasional PQC

Sebagai tindak lanjut rapat, sejumlah langkah prioritas mulai dirumuskan. Salah satunya adalah penyusunan Peta Jalan Nasional Migrasi Post-Quantum Cryptography.

Selain itu, pemerintah mendorong penentuan prioritas perlindungan terhadap data dengan tingkat kerahasiaan tinggi, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta usulan pembentukan National Quantum Center.

Pusat tersebut diusulkan menjadi ruang kolaborasi nasional untuk riset, standardisasi, pengembangan talenta, hingga implementasi teknologi kuantum.

Kemenko Polkam juga mendorong koordinasi lintas sektor agar kebijakan nasional bisa disusun secara terintegrasi dan mampu menjawab tantangan keamanan digital yang semakin kompleks.

Sementara itu, BSSN menilai keamanan siber merupakan fondasi penting dalam transformasi digital. Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN Marsda TNI R. Tjahjo Kurniawan menyebut seluruh pemangku kepentingan perlu meningkatkan kesadaran terhadap risiko quantum attack.

BSSN juga telah membentuk Gugus Tugas Nasional Penyiapan Migrasi Post-Quantum Cryptography untuk mendukung penyusunan peta jalan nasional dan mempercepat kesiapan Indonesia.

Telkom Siapkan Ekosistem Quantum-Safe

Dari sisi industri, Telkom menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kesiapan nasional menghadapi era komputasi kuantum.

Melalui Telkom University, berbagai riset terkait PQC mulai dikembangkan, termasuk penelitian quantum error correction dan pengembangan talenta digital. Telkom juga sedang mengkaji persiapan menuju quantum safe era, termasuk melalui pengembangan quantum-safe network dan quantum-safe data center.

Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji mengatakan tantangan komputasi kuantum tidak cukup dijawab hanya dengan adopsi teknologi. Kapabilitas nasional juga perlu diperkuat.

Menurut Seno, kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas menjadi fondasi untuk mempercepat kesiapan Indonesia. Telkom akan mengambil peran melalui penguatan riset dan inovasi, pengembangan talenta bersama Telkom University, serta pengembangan kapabilitas digital untuk mendukung ekosistem quantum-safe.

Chairman CISSReC Dr. Pratama Persadha menambahkan, organisasi tidak perlu menunggu sampai komputer kuantum benar-benar mampu memecahkan sistem kriptografi yang digunakan saat ini untuk mulai bersiap.

Langkah yang bisa dilakukan adalah menginventarisasi aset digital dan mengidentifikasi data paling kritis. Dengan begitu, migrasi menuju sistem keamanan yang tahan terhadap ancaman komputer kuantum bisa dilakukan secara bertahap tanpa harus mengganti seluruh infrastruktur teknologi yang sudah ada.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi nasional dalam menyusun kebijakan, membangun kapasitas, dan mempercepat kesiapan Indonesia menghadapi era komputasi kuantum.

Melalui kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas, Indonesia diharapkan mampu mengantisipasi ancaman keamanan siber sekaligus memanfaatkan perkembangan teknologi kuantum untuk memperkuat daya saing dan kedaulatan digital nasional. [popred]