TikTok Janji Bakal Kooperatif Sama Pemerintah Setelah Izinnya ‘Dibekukan’

TikTok bilang siap kerja sama bareng Pemerintah Indonesia buat beresin masalah izin operasional yang sempat dibekukan gara-gara data live streaming demo rusuh akhir Agustus lalu.

JAKARTA | TikTok Ngaku Siap Kerja Sama Setelah Izin Operasionalnya Dibekukan

Platform video pendek TikTok akhirnya buka suara soal isu panas pembekuan izin operasional mereka di Indonesia. Lewat pernyataannya, TikTok bilang bakal bersikap kooperatif dan kerja sama bareng Pemerintah Indonesia buat nyelesain masalah yang sempat bikin heboh ini.

Masalahnya bermula waktu TikTok menolak kasih data lengkap aktivitas live streaming selama demo besar-besaran yang terjadi di berbagai kota Indonesia pada akhir Agustus 2025. Demo itu sempat viral karena banyak yang live di TikTok sambil kasih komentar dan gift, bahkan ada yang disinyalir monetisasi dari akun-akun mencurigakan.

“Di TikTok, kami menghormati hukum dan peraturan di pasar tempat kami beroperasi. Kami bekerja sama erat dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menangani masalah ini secara konstruktif,” tulis pernyataan resmi TikTok yang dikutip Sabtu (4/10/2025).

Meski begitu, TikTok yang notabene perusahaan berbasis di China menegaskan tetap komit jaga privasi pengguna, dan pengen platform-nya tetap aman, bertanggung jawab, dan nyaman buat user Indonesia.

Pemerintah Nggak Main-Main: Izin TikTok Dibekukan

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi resmi membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) milik TikTok. Langkah ini diambil karena TikTok dianggap belum memenuhi kewajiban sesuai aturan perundang-undangan.

“Langkah ini bentuk ketegasan pemerintah setelah TikTok cuma kasih data parsial soal aktivitas TikTok Live selama periode unjuk rasa 25–30 Agustus 2025,” jelas Dirjen Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar.

Menurut Alexander, pemerintah mencurigai ada aktivitas perjudian online terselubung lewat fitur live TikTok. Karena itu, Komdigi sempat minta data lengkap yang mencakup traffic, aktivitas live streaming, serta data monetisasi termasuk jumlah dan nilai gift yang dikasih user.

TikTok Punya Alasan Sendiri Kenapa Nggak Kasih Data Lengkap

Alexander bilang, pihaknya udah manggil TikTok buat klarifikasi langsung pada 16 September 2025. TikTok juga dikasih waktu sampai 23 September 2025 buat nyerahin data yang diminta. Tapi pas tenggat waktu tiba, TikTok ngirim surat resmi bernomor ID/PP/04/IX/2025 yang isinya: mereka nggak bisa kasih data lengkap karena ada kebijakan internal dan prosedur khusus soal penanganan permintaan data.

Padahal, kata Alexander, permintaan itu udah sesuai Pasal 21 Ayat (1) Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Di aturan itu jelas disebut, PSE wajib ngasih akses terhadap sistem atau data elektronik ke kementerian atau lembaga pemerintah buat kepentingan pengawasan.

“Jadi, Komdigi menilai TikTok melanggar kewajiban sebagai PSE Privat, makanya kita ambil langkah pembekuan sementara TDPSE,” tegas Alexander.

TikTok Siap Buka Jalan Komunikasi Lagi

Walaupun izin sementara masih “on hold”, TikTok lewat pernyataannya menegaskan pengen tetap open dan komunikatif dengan pihak pemerintah. Mereka juga siap buat ngikutin aturan yang berlaku tanpa mengorbankan hak privasi pengguna.

Sampai sekarang, belum ada kabar kapan izin TikTok bakal dipulihkan lagi. Tapi langkah TikTok yang bilang siap kerja sama ini jadi sinyal positif, apalagi platform ini punya jutaan pengguna aktif di Indonesia mulai dari content creator, pebisnis online, sampai masyarakat umum.

^{_{source inews}}