Hari ini, Puluhan Ribu Buruh “Geruduk” DPR, Tuntut Upah Naik 10,5% Tahun Depan

Aksi demo buruh bakal rame hari ini (28/8/2025). Puluhan ribu massa dari berbagai daerah turun ke jalan, bawa tuntutan kenaikan upah, hapus outsourcing, sampai minta UU Ketenagakerjaan baru.

JAKARTA | Ribuan Buruh Turun ke Jalan

Jakarta lagi-lagi bakal jadi pusat perhatian. Hari ini, Kamis (28/8/2025), puluhan ribu buruh dari berbagai daerah bakal ngegelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI dan juga Istana Negara.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, bilang kalau nggak kurang dari 10.000 buruh dari Jabodetabek, Karawang, sampai Bekasi bakal tumpah ruah ke ibu kota. Tapi bukan cuma di Jakarta aja, demo ini juga berlangsung serentak di banyak kota industri besar kayak Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Batam, Makassar, sampai Banda Aceh.

Nama gerakan ini adalah HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah). Said Iqbal bilang, aksi ini digelar secara damai buat nunjukin kalau buruh pengen pemerintah lebih berpihak ke pekerja.

Tuntutan Buruh: Dari Upah Sampai UU Baru

Isu yang diangkat buruh kali ini cukup serius. Beberapa tuntutan mereka antara lain:

1. Kenaikan Upah Minimum Nasional
   Buruh minta upah minimum nasional tahun 2026 naik di kisaran 8,5%–10,5%. Angka ini dihitung dari data inflasi (3,26%) plus pertumbuhan ekonomi (5,1–5,2%) sesuai formula resmi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168.
2. Hapus Sistem Outsourcing
   Walaupun MK udah batasi outsourcing cuma untuk jenis pekerjaan tertentu, faktanya praktik ini masih luas dipakai, bahkan di BUMN. Buruh pengen sistem ini dihapus total.
3. Naikkan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak)
   Saat ini PTKP masih Rp4,5 juta per bulan. Buruh minta dinaikkan ke Rp7,5 juta supaya pekerja punya ruang lebih banyak buat kebutuhan sehari-hari.
4. Hapus Pajak THR dan Pesangon
   Kata Said Iqbal, THR dan pesangon seharusnya jadi hak penuh pekerja. Kalau masih dipotong pajak, malah makin berat buat mereka yang kehilangan kerja.
5. Sahkan UU Ketenagakerjaan Baru
   Putusan MK 168/PUU-XXI/2024 udah jelas nyuruh pemerintah bikin UU Ketenagakerjaan baru maksimal dua tahun. Tapi hingga sekarang, pembahasan di DPR belum jalan serius.

Isu Lain yang Diangkat

Selain soal upah, buruh juga bakal dorong beberapa agenda lain, antara lain:

• Bentuk Satgas PHK buat cegah pemutusan kerja sepihak.
• Sahkan RUU Perampasan Aset buat berantas korupsi.
• Revisi RUU Pemilu 2029 biar sistem lebih transparan dan adil.

Apa Selanjutnya?

Demo buruh ini jelas bakal jadi sorotan publik. Dengan massa ribuan orang turun di berbagai kota, tuntutan mereka soal upah, outsourcing, pajak, dan UU ketenagakerjaan bisa jadi titik penting buat arah kebijakan pemerintah ke depan.

Said Iqbal tegasin, aksi ini bukan sekadar demo tahunan, tapi langkah nyata supaya suara pekerja lebih didengar.

_{^{source inews}}