Barang kebutuhan pokok serta jasa lain yang sebelumnya tarif PPN-nya nol persen tetap diberlakukan. (Biro Setpres )
Presiden Prabowo Subianto menegaskan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah dan jasa premium saja mulai 1 Januari 2025. Apa saja itu?
JAKARTA | Pemerintah akhirnya resmi menaikkan tarif PPN dari 11% jadi 12%. Tapi tenang, nggak semua barang dan jasa kena tarif baru ini. Presiden Prabowo Subianto bilang, kenaikan ini cuma buat barang dan jasa super mewah alias barang-barang sultan.
“Barang mewah yang kena ini kayak jet pribadi, yacht, rumah mewah, pokoknya yang udah kena PPnBM sebelumnya. Kalau barang dan jasa biasa sih tetap di 11%,” kata Prabowo di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (31/12).
Hari ini, saya hadir di Kantor @KemenkeuRI untuk memantau agenda penutupan Kas APBN Tahun 2024. Dalam kesempatan ini, saya didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengumumkan kebijakan Pemerintah sebagai berikut :
Buat kebutuhan pokok, kayak sembako, jasa pendidikan, dan angkutan umum, masih tetap bebas PPN atau nol persen. Jadi nggak usah khawatir soal harga kebutuhan sehari-hari.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga ngasih contoh barang mewah yang kena tarif 12%. Ada rumah atau apartemen di atas Rp30 miliar, pesawat pribadi, kapal pesiar, sampai senjata api. Barang-barang ini aja yang tarifnya naik.
“Jadi, sabun, sampo, atau kebutuhan lain yang dipakai sehari-hari nggak ada kenaikan PPN. Jangan termakan hoaks,” tegas Sri Mulyani.
Buat bantu masyarakat, pemerintah siapin stimulus tambahan sampai Rp38,6 triliun. Isinya ada bantuan beras, diskon listrik, sampai insentif pajak buat pekerja industri padat karya.
Prabowo menegaskan barang dan jasa lainnya selain barang dan jasa mewah tarif PPN-nya tetap 11 persen. (biro Setpres )
Di sisi lain, ekonom Galau D Muhammad bilang, aturan soal kenaikan PPN ini masih perlu dijelasin lebih detail, terutama soal kategori barang mewah. Pasalnya, banyak harga barang yang udah naik duluan karena wacana ini.
Menurut Galau, harus ada indikator yang jelas biar masyarakat nggak bingung dan kena dampak lebih besar. “Kelas menengah udah ngerasain dampaknya, jadi pemerintah perlu lebih matang ngatur regulasi ini,” katanya.
Gimana menurut kamu? Setuju nggak sama kebijakan ini?